Sebelum membahas mengenai berapa gaji gubernur, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu gubernur dan kepemimpinannya.Gubernur adalah jabatan tertinggi di tingkat provinsi dalam pemerintahan Indonesia. Gubernur memiliki tugas dan memerintahkan untuk mengatur dan mengawasi segala hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat di wilayah provinsi tersebut.
Baca Juga: Referensi Gaji Untuk semua Gaji dari seluruh profesi
Beberapa tugas gubernur utama antara lain adalah:
- Menyusun dan memasang rencana pembangunan provinsi
- mengelola keuangan daerah
- Mengawasi pemerintahan daerah
- pengambilan keputusan penting dalam bidang kebijakan publik di tingkat provinsi
- Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di tingkat provinsi
Baca Juga: Berapa gaji Bidan Di Indonesia
Berapa Gaji Gubernur di Indonesia
Setiap pejabat negara pastinya mendapatkan gaji dari negara. Begitu pula dengan gubernur, mereka juga mendapatkan gaji dari pemerintah.Namun, besaran gaji gubernur di Indonesia berbeda-beda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing provinsi. Besaran gaji gubernur sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggajian Pejabat Negara.
Menurut peraturan tersebut, gaji gubernur terdiri dari beberapa unsur, yaitu gaji pokok, tunjangan gaji, tunjangan gaji, tunjangan daerah, dan tunjangan lainnya. Besaran gaji pokok sendiri ditentukan berdasarkan golongan ruang yang ditempati oleh gubernur. Saat ini, gubernur di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan ruang, yaitu golongan ruang I, II, dan III.
Untuk golongan ruang I, gaji pokok gubernur sebesar Rp. 9.250.000,- per bulan. Sedangkan untuk golongan ruang II, gaji pokok gubernur sebesar Rp.8.750.000,- per bulan. Sementara itu, untuk golongan ruang III, gaji pokok gubernur sebesar Rp. 8.250.000,- per bulan.
Selain gaji pokok, gubernur juga mendapatkan beberapa tunjangan seperti tunjangan gaji sebesar 70% dari gaji pokok, tunjangan pekerjaan sebesar 40% dari gaji pokok, dan tunjangan daerah yang biayanya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Selain itu, gubernur juga bisa mendapatkan tunjangan lainnya seperti tunjangan tunjangan dan tunjangan keluarga.
Baca Juga: Berapa gaji Pengacara Di indonesia
Kontroversi Terkait Besaran Gaji Gubernur
Besaran gaji gubernur memang menjadi sorotan publik karena ada beberapa provinsi yang memberikan gaji gubernur yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan gaji gubernur sebesar Rp.115.000.000,- perbulan. Besaran gaji yang tinggi ini tentu saja menuai kontroversi.
Banyak pihak yang mengkritik besaran gaji gubernur yang terlalu tinggi, mengingat kondisi keuangan daerah yang belum tentu sehat. Seharusnya, gaji gubernur harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Namun disisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa gaji gubernur yang tinggi diperlukan untuk menarik orang-orang terbaik dan berkualitas untuk menjadi gubernur. Dengan gaji yang cukup besar, diharapkan dapat menarik orang-orang yang kompeten untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur dengan baik.
Baca Juga: berapa gaji Sutradara untuk sebuah film
Kesimpulan
Dari uraian di atas, dapat diartikan bahwa gaji gubernur di Indonesia berbeda-beda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, dan besaran gaji ditentukan berdasarkan golongan ruang yang ditempati oleh gubernur.Selain itu, gubernur juga mendapatkan beberapa tunjangan seperti tunjangan tunjangan, tunjangan pekerjaan, tunjangan daerah, dan tunjangan lainnya.
Namun, besaran jabatan gubernur yang tinggi terkena kontroversi karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah dan masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.Meskipun begitu, ada juga yang berpendapat bahwa gaji gubernur yang tinggi diperlukan untuk menarik orang-orang yang kompeten dan berkualitas untuk mengemban tugas sebagai gubernur.
Sebagai masyarakat, kita dapat berpartisipasi dengan memantau penggunaan anggaran daerah dan mengawasi kinerja gubernur. Selain itu, kita juga dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah agar besaran gaji gubernur dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kondisi masyarakat yang ada di provinsi tersebut.